Jelaskan jenis putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim dalam acara hukum perdata. !

Jelaskan jenis putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim dalam acara hukum perdata. !

Jawab :

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR Pasal 196 RBG dan Pasal 46-68 Rv  Tampa mengurangi ketentuan lain seperti Pasal 180 Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provinsi maka berdasarkan pasal–pasal yang disebut di atas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim.

1.   Dari Aspek Kehadiran Para pihak

Dalam gugatan yang berbentuk contentiosa terlibat dua pihak  yang bersengketa yang terdiri dari pengugat dan tergugat. Gugatan contentiosa disebut juga advesary proceeding atau advensary system   yakni proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pertentangan  antara dua partai pada prinsipnya, setiap penyelesaian  perkara antara partai-partai  yang bersengketa. Berarti pada prinsipnya setiap penyelesaian sengketa yang bersifat  partai  di sidang  pengadilan, harus  dihadiri  para pihak, dan untuk itu para pihak  harus dipanggil secara  patut  oleh juru sita  sesuai  dengan tata cara  yang di gariskan  Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 1-14 Rv, akan tetapi terkadang meskipun  para pihak dipanggil tampa pengingkaran  menghadiri  pemeriksaan persidangan.

a.      Putusan Gugatan Gugur

Bentuk putusan ini di atur  dalam Pasal 124 HIR ,Pasal 177 Rv, jika  penggugat tidak datang pada hari sidang yang di tetentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil  dengan patut, dalam kasus yang seperti itu:

·       Hakim dapat  berwenang  menjatuhkan putusan mengugurkan gugatan penggugat.

·       Berbarengan dengan itu  penggugat di hukum membayar  biaya perkara.

Akibat  hukum  yang timbul dari putusan tersebut, dijelaskan dalam Pasal 77 Rv.

b.      Putusan Verstek

Mengenai  bentuk putusan ini di atur  dalam  Pasal 125 ayat (1) HIR Pasal 78 Rv, pasal ini memberi wewenang kepada  hakim menjatuhkan putusan verstek: Tidak datang menghadiri

·       Apabila pada sidang pertama  pihak tergugat  tidak datang menghadiri  persidangan tampa alasan sah,

·       Padahal sudah di panggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan  putusan verstek. Putusan verstek merupakan kebalikan penguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas kelingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan.

2.     Putusan Ditinjau dari Sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Yang terpenting diantaranya sebagai berikut :

a.      Putusan Deskalator

Putusan Deskalator, selanjutnya di tulis  deklarator adalah yang berisi pernyataan atau  penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata–mata, misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan hak sah, yang disengketakan  sah atau tidak  sah sebagai  milik penggugat :penggugat tidak sah menjadi ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang  berasasl dari harta peninggalan  orang tuanya. Deklaratif (declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang  tertuang  dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan ini merupakan  penjelasan atau penetapan  tentang suatu  hak atau titel maupun status.

b.     Putusan constitutief

Putusan  constitutief  atau konstitutif (constitutief vonnis) adalah putusan yang  memastikan suatu keadaan  hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum  baru. Misalnya  putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehinggga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, yang berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami istri sebagai  janda dan duda.

c.      Putusan condemnatoir

Condemnatoir  atau komdenatoir adalah putusan yang memuat  amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan  yang bersifat komdenmator merupakan bagian yang tidak  terpisah dari amar deklaratif  atau konstutitutif. Dapat dikatakan amar kondemnator  adalah asesor  dengan  amar deklarator atau konstutif  karena amar  tersebut  tidak dapat berdiri sendiri  tampa didahului  amar deklaratif yang menyatakan bagaimana  hubungan hukum antara diantara para pihak. Contoh sengketa  mengenai  wanprestasi. Amar putusan deklaratif dalam kasus ini dapat berdiri sendiri tampa amar kondemnator.  Hakim dapat menjatuhl contoh sengketa  mengenai  wanprestasi. Amar putusan deklaratif dalam kasus ini dapat berdiri sendiri tampa amar kondemnator.  hakim dapat menjatuhkan  putusan menyatakan tergugat  wanprestasi. Sebaliknya amar putusan  kondemnator bukan  putusan menyatakan tergugat  wanprestasi .Sebaliknya amar putusan  kondemnator berupa penjatuhan hukuman kepada  tergugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat, terupa penjatuhan hukuman kepada  tergugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat, tidak dapat berdiri sendiri ,karena tidak dapat menghukumtergugat membidak dapat berdiri sendiri ,karena tidak dapat menghukumtergugat membayar ganti rugi  tampa lebih dahulu  ada amar  deklaratif  yang menyatakan terguagat melakukan wanprestasi  yang  menimbulkan kerugian kepada pengugat, oleh karena itu, amar putusan kondemnator :

·       Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga  amar deklarator  merupKn conditio sine qua non, atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan deklarator .

·       Dan penempatan amar deklarator  dalam putusan yanag bersangkutan, mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator.                                                                                                                                                                                                                                                      

Mengenai ciri putusan  kondemnator, di dalamnya tercantum amar atau diktum yang berisi kalimat :

·       Menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongngkar, membagi dan sebagainya, atau

·       Memerintahkan untuk membayar, menyerahkan membongkar membagi dan sebagainya. Contoh putusan MA No 2869 K/Ship /1982. Amar putusan kondemnatornya berbunyi: Menghukum penggugat dan tergugat untuk mengadakan pemisahan dan pembaggian  harta peninggalan tersebut, dengan kertentuan kalau dalam tempo satu bulan  setelah putusan  mempunyai kekuatan hukum tetap, salah seorang dari penggugat /tergugat atau lebih enggan melaksanakan pembagian, pengadilan mengangkat seorang ketiga  yang memihak (notaris setempat) untuk mewakili pegugat  dan tergugat mengadakan pembagian dan pemisahan harta peninggalan tersebut.

Yang di inginkan hukum adalah kondemnator yang tegas  dan langsung  memberi wewenang  kepada pengadilan melaksanakan eksekusi, sekiranya hakim menemukan petitum gugat yang berisi rumusan kondemnator yang tidak jelas, fungsi hakim untuk merumuskan petitum itu menjadi jelas dan tegas .

3.     Putusan Ditinaju pada Saat Penjatuhanya

Ditinjau dari segi saat putusan dijatuhkan, dikenal beberapa jenis putusan yang dapat dideklasifikasi sebagai berikut :

a.      Putusan Sela

Disebut juga putusan sementara (temporary award, interim award). Putusan sela  berisi perintah  yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelasikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir .sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela antara lain sebagai berikut :

1)     Putusan Preparator

Salah satu bentuk spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela ialah putusan   preparatoir atau prepator (preparatoir vonnis) Tujuan putusan ini merupakan  persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan ,lebih dahulu menerbitkan putusan putusan preparatoir  tentang thap-tahap proses atau  jadwal persidangan.

2)    Putusan Interlocutoir

Menurut Soepomo ,sering kali PN menjatuhkan putusan interlocutoir saat proses pemeriksaan tengah berlangsung .Putusan ini merupakan  bentuk khusus putusan sela (een interlocutoir vonnis een special sort tussen vonnis)  yang dapat berisi bermacam-macam  perintah sesuai dengan tinjauan yang hendak dicapai hakim

3)    Putusan insidentil

Dulu disebut  incidenteel vonnis atau putusan dalam insidentil, yakni putusan sela yang berlangsung dengan gugatan atau yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebankan  pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan ,yang disebut  cautio judicatum solvi.

b.     Putusan Akhir

Jenis putusan lain ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah putusan akhir (eind vonnis) atau dalam common law, sama dengan final judgement, kalau putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan  perkara pokok sedang berlangsung  maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok.Banyak juga yang menyebutnya putusan penghabisan  sebagai alih bahasa dari eind vonnis.

Ada beberapa permasalahan yang perlu diketahui  mengenai putusan akhir, seperti yang di uraikan berikut ini.

1)    Secara Formil  Menampung  semua Fakta yang Ditemukan dan Putusan  sela yang Diambil.

Tindakan apa saja yang dilakukan hakim seperti penyitaaan, pemeriksaan setempat  atau segala  fakta  yang ditemukan  dan yang disampaikan   para pihak.

Putusan sela yang diambil maupun segala fakta :

·       Harus ditampung  dan dimasukan dalam putusan akhir

·       Dengan demikian segala tindakan dan putusan sela yang di ambil, harus tercantum  atau direkam  sebagai  satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan  putusan materi poko perkara dalam putusan akhir.

2)    Menetapkan secara Pasti  Hubungan Hukum antara para Pihak. Hal yang kedua, putusan akhir berisi  pernyataan dan penegasan  tentang  kepastian hubungan  hukum antara  para pihak  dengan permasalahan ataau objek  yang di sengketakan. Dalam putusan akhir ini lah  ditentukan   sah atau  tidak  hubungan  hukum  yang terjadi  antara pihak  yang berhak  atau objek bersengketa.

(1)  Pengabulan  gugatan dapat sekaligus  bersifat  deklaratif, konstitutif dan kondemnator.

Putusan akhir  yang berbentuk  pengabulan gugatan, bolehPutusan akhir  yang berbentuk  pengabulan gugatan, boleh saja  hanya bersifat  deklarator  atau kontitutif saja tanpa bersifat  kondemnator. Misalnya  hanya mengabulkan gugatan kondemnator. Misalnya  hanya mengabulkan gugatan saja dengan diktum menyatakan  penggugat  dan tergugat  adalah ahli waris  dari orang tua  mereka dan harta terperkara merupakan harta  peninggalan  orang  tugatan saja dengan diktum menyatakan  penggugat  dan tergugat  adalah ahli waris  dari orang tua  mereka dan harta terperkara merupakan harta  peninggalan  orang  tua penggugat dan tergugat .Putusan yang demikian  hanya memuat  diktum  yang bersifat  deklaratif . atau putusan yang hanya mengabulkan  pembatalan  perjanjian pekawinan dalah  diktum yang bersifat  konstitutif yang mengahiri  atau meniadakan  hubungan hukum di antaua penggugat dan tergugat .Putusan yang demikian  hanya memuat  diktum  yang bersifat  deklaratif . atau putusan yang hanya mengabulkan  pembatalan  perjanjian pekawinan dalah  diktum yang bersifat  konstitutif yang mengahiri  atau meniadakan  hubungan hukum di antara para pihak.

(2)    Pengabulan  gugatan dapat  seluruh  atau sebagian.

Sejauh  mana  pengabulan  gugatan  yang  dapat  diwujudkan dalam putusan  akhir, tergantung  pada beberapa  faktor, seperti  yang di uraikan  di bawah ini :

(a)     Kabulkan Seluruh gugatan,

Hakim  berwenang  mengabulkan seluruh gugatan  penggugat, akan tetapi agar kewenagan itu tidak melampaui  batas atau supaya kewenangan itu tidak  bercorak  penyalagunaan  kekuasaan .

(b)    Mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya,

Sebagai kebalikan dari pengabulan seluruh  gugatan adalah pengabulan sebagian saja. Meskipun terpenuhi  krieteria gugatan mempunyai dasar hukum yang jelas, antara  posita dan petitum sejalan  dan saling mendukung akan tetapi :

·     Dalil gugatan yang terbukti  hanya sebagian  saja atau

·     Sedang yang  sebagian lagi tidak terbukti.

Maka dalam kasus yang seperti ini, tidak ada  dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan. Yang boleh atau yang dapat dikabulkan hanya sebagian saja. Dalam kasus seperti ini ,dalam  amar  harus terdapat  penegasan :

·       Mengabulkan gugatan penggugat  sebagian sebagai diktum pertama,

·       dan penegegasan menolak gugatan selebihnya sebagai diktum pertama

(c)   Mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat  diterima sebagaian  yang lain.

Variabel putusan mengabulkan  gugatan  yang lain, berupa:

·       Mengabulkan gugatan sebagian, dan

·       Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima.

Penerapan yang demikian apabila berhadapan dengan gugatan, dimana sebagian dalil gugatan mempunyai dasar hukum dan dasar fakta yang jelas dan benar, disamping itu terdapat lagi dalil  gugatan yang mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat  formil, seperti tidak memiliki dasar hukum, prematur, atau daluwarsa dan sebagainya.

(d)  Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta tidak dapat di terima sebagian .

Corak  mengabulkan yang lain, memuat  amar yang berisi  jenis penegasan :

·       mengabulkan  sebagian  gugatan Pengabulan ini  meliputi petitum yang dalil  gugatan nya berhasil  dibuktikan penggugat

·       Menolak sebagian penggugat,  amar yang berisi penegasan  menolak  sebagian gugatan, ditunjukan kepada petitum yang dalil gugatanya tidak terbukti .

·       Menyatakan bagian  yang lain atidak dapat  diterim   Selain dijumpai  dalil gugatan yang dibuktikan maupun yang tidak dapat dibuktikan, ternyata pula ditemukan sebagian dalil gugatan tidak memenuhi syarat  formil, Misalnya dalil  yang bersangkutan tidak  mempunyai dasar hukum atau dalil gugatan itu masih prematur.

·       Bersambung .......

·       Untuk mengusir rasa kejenuhan sebagai Kasi Datun di Kejari Pematang Siantar

·       Aku mulai membaca buku-buku Hukum Acara Pidana, sulit sekali untuk mengingatnya, terpaksa point-point penting saya ketik sebagai cara untuk mengingatnya.....

Dalam penyelesaian perkara perdata, Hakim harus mencari dan menemukan hukum. Jelaskan!.

            Jawab :

Menyelesaikan perkara melalui proses peradilan hakim tidak hanya berfungsi  dan berperan memimpin  jalanya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menanti aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan  hukum acara. Akan tetapi hakim juga  berfungsi  bahkan berkewajiban  toepassing memutus perkara yang disengkeketakan para pihak, fungsi dan kewajiban mencari dan menemukan hukum objektif  atau materiil akan ditetapkan dalam perkara yang sedang di periksa :

1.     Pengadilan Tidak Boleh Menolak Memeriksa dan Mengadili Perkara,

Asas ini di sebut dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk :

-        Memeriksa dan mengadili suatu perkara  yang di ajukan kepadanya  dengan dalih hukum yang mengatur  tidak ada kurang jelas ,

-        Dalam hal apabila memang ada kurang jelas  hukumanya, hakim atau  pengadilan wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya.

Caranya, berpedoman kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang  Pasal 28  ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali mengikuti   dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat .

2.     Perinsip Curia Novit Jus

Prinsip yang kedua dalam mencari dan menemukan hukum ,hakim di anggap mengetahui semua hukum  atau curia novit jus, prinsip ini di jelaskan juga dalam pasal 14 UU No 14 Tahun 1970, di ubah dengan UU No 35 Tahun 1999 . Meskipun  hal itu tidak disebut  dalam penjelasan  pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 ketentuan ini dianggap tepat melekat pada UU No. 4 Tahun 2004 sesuai dengan keberadaanya sebagai pengganti UU No 14 Tahun 1970. Dikatakan, hakim sebagai organ pengadilan :

-        Dianggap memahami hukum

-        Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap     pencari keadilan yang memohon keadilan padanya .

-        Apabila hakim dalam  memberi  pelayanan menyelasaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis ,hakim wajib menggali hukum tidak tertulis  untuk bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Mah Esa, diri sendiri, masyarakangt, bangsa dan negara.

3.      Mencari dan menemukan hukum objektif   dari sumber hukum yang   dibenarkan. Prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bersambung .......

Untuk mengusir rasa kejenuhan sebagai Kasi Datun di Kejari Pematang Siantar

Aku mulai membaca buku-buku Hukum Acara Pidana, sulit sekali untuk mengingatnya, terpaksa point-point penting saya ketik sebagai cara untuk mengingatnya.....

Jelaskan Asas-asas yang mesti ditegakkan dalam sengketa atau perkara perdata, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat.

Jelaskan Asas-asas yang mesti  ditegakkan  dalam sengketa atau perkara perdata, agar putusan yang  dijatuhkan  tidak mengandung cacat.

Jawab :

Asas  tersebut  dijelaskan  dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan  Pasal  19  UU No . 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970  tentang Kekuasaan kehakiman ).  

1.     Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Menurut asas ini  putusan yang dijatuhkan harus  berdasarkan  pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi  ketentuan itu dikategorikan putusan yang  tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd  (insufficient judgement).  

Alasan–alasan hukum  menjadi dasar  pertimbangan  bertitik tolak dari ketentuan : 

-        Pasal-pasal  tertentu peraturan perundang –undangan,

-        Hukum kebiasaan,

-        Yuris prudensi, atau

-        Doktrin hukum.

Hal ini  ditegaskan dalam pasal 23  UU No 1970, sebagaimana di ubah  dengan UU No 35  Tahun 1999  sekarang dalam Pasal 25 ayat  (1) UU No .4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan  pengadilan  harus memuat  alasan–alasan  dan dasar-dasar putusan  mencantumkan pasal–pasal peraturan perundang–undangan  tertentu  yang bersangkutan  dengan perkara  yang  diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis  maupun yurisprudensi  atau doktrin hukum.

Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatanya  atau secara exofficio, wajib  mencukupkan segala alasan hukum  yang tidak dikemukakan para pihak  yang berperkara .

Untuk memenuhi kewajiban  itu,  pasal 27  ayat (1) UU No 14  Tahun 1970, sebagaimana  di ubah dengan UU No 35  Tahun 1999,  dimuat  dalam Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun  2004 memerintah  hakim dalam kedudukan sebagai penegak hukum  dan keadilan ,wajib menggali  mengikuti, dan memahami  nilai-nilai hukum dan hidup dalam masyarakat . Menurut pasal ini  hakim  berperan dan bertindak  sebagai perumus dan penggali nilai –nilai  yang hidup dikalangan masyarakat.

Bertititk tolak  dari ketentuan  pasal-pasal  yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan  adalah masalah yuridis . Akibatnya putusan yang seperti itu dapat dibatalkan  pada tingkat banding atau kasasi.

Hal itu  ditegaskan dalam putusan  MA No .443  K/Pdt/1986 dalam perkara ini  penggugat dalam dalil gugatan  mengatakan utang tergugat Rp  13.134.312,00 tambah bunga akan ,tetapi pengadilan dalam putusannya menetapkan  utang tergugat  sebeesar Rp 14.300.000,00 tampa disertai  pertimbangan dan alasan –alasan hukum  mengapa jumlahnya demikian. Padahal setelah majelis kasasi meneliti  surat  peryataan terguuugat, surat  mana tidak dibantah  tergugat, berarti tergugat mengakui, bahwa  jumlah utangnya sebesar Rp 21.132.230,00 yang terdiri  dari utang  pokok dan bunga. Demikian juga putusan  MA No 2461 K/Pdt /1984 . judex  facti  di anggap salah  menerapkan  hukum  dan sekaligus  putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup  pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai  dan mempertimbangkan segala  fakta yang  ditemukan dalam proses persidangan.

Begitu juga pertimbangan  yang mengandung  kontradiksi pada  dasarnya  dianggap  tidak memenuhi syarat  sebagai putusan  yang jelas dan rinci sehingga  cukup alasan menyatakan  putusan yang di ajukan  melanggar  asas yang digariskan pasal 178 ayat (1) HIR Pasal 189 ayat (1) RBG Dan Pasal 19 UU No .4 Tahun  2004 ( dahulu  Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970), demikian penegasan yang terkadung dalam putusan MA No 3538 K /Pdt /1984.

2.     Wajib Mengadili Seluruh  Bagian Gugatan 

Asas kedua digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RGB  dan pasal 50 Rv, putusan harus secara  total dan menyeluruh  memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan  yang di ajukan. Tidak boleh  hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, cara  mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

sebagai contoh kasus Putusan  MA No  109 K/Sip/1960 dalam perkara yang di ajukan meliputi dalil pokok:

1)    Pihak penggugat dan tergugat  ditetapkan ahli waris dari pewaris

2)    Tanah sengketa  ditetapkan  sebagai harta peninggalan pewaris

3)    Menghukum tergugat menyerahkan  tanah terperkara untuk dibagi waris kepada penggugat dan tergugat.

Pengadilan tingkat pertama, menolak gugatan (2) dan ke (3), tetapi tidak megadili  dan memutuskan  Tututan gugatan (1). Menurut tingkat kasasi, cara mengadili segala gugatan, MA menyatakan meskipun tuntutan gugatan (2) dan (3) ditolak tuntutan (1) harus diputus dan di adili, jika kedua bela pihak terbukti ahli waris dan pewaris, harus dikabulkan sepanjang gugatan itu, sebliknya jika tidak terbukti, gugatan itu pun harus ditolak .

Begitu juga putusan  yang hanya mempertimbangkan dan memutus gugatan konvensi, padahal  tergugat  mengajukan  gugatan rekonvensi. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, karena tindakan yang demikian memeriksa  gugatan tidak menyeluruh tetapi hanya sebagian saja. Demikian  yang di peringatkan  putusan MA No 104  K/Sip/1968. Putusan yang tidak memeriksa  dan memutuskan gugatan konvensi ,berarti pengadilan telah mengabaikan dan tidak melaksanakan  ketentuan pasal 132 b HIR, oleh karena itu putusan itu harus dibatalkan.

Dalam kasus ini  MA  putusan itu harus dibatalkan. Dalam kasus ini  MA berpendapat putusan PN tersebut melanggar Pasal 132 b HIR, khususnya ayat (3) yang menyatakan dalam hal tergugat mengajukan gugatan rekonvensi maka gugatan itu harus diselesaikan dan diputuskan  sekaligus bersama-sama dengan gugatan konvensi, akan tetapi ditinjau dari segi asas, putusan dalam kasus tersebut sekaligus  juga melanggar prinsip yang digariskan Pasal 178 ayat(2)HIR, yakni pengadilan melanggar kewajiban memeriksa dan memutuskan seluruh gugatan.

3.     Tidak Boleh Mengabulkan  Melebihi Tuntutan 

Asas lain, digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBG  Dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tunutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut  ultra petitum  partium hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewengnya (beyond the power  of his auhority). Apabila putusan mengandung  ultra petitum harus dinyatakan cacat  (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan ikikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest) mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat di persamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan ikikat baik.

Oleh karena itu hakim yang melanggar tindakan prinsip titum sama dengan pelanggaran  terhadap  perinsip rule of law ;

-      Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum ,padahal sesuai dengan prinsip  rule of law semua tindakan hakim mesti  sesuai dengan hukum (accordance with the law),

-      tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang di tuntut ,nyata-nyata malampaui  batas wewenang  yang di berikan  Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya tindakan yang melampaui batas wewenang (beyoud the power of his aouthority).

Sehubungan dengan itu  sekiranya tindakan ultra petitum  itu dilakukan hakim berdasarkan alasan ikikat baik, tetap tidak di benarkan atau ilegal, karena melanggar prinsip  the rule of  law (the principal of the rule of law ), oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal ini pun ditegaskan oleh MA No 1001 K/Ship 1972 yang melarang  hakim mengabulkan hal-hal yang diminta atau  melebihi daripada yang diminta .yang dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim ,masih dalam kerangka  serasi dengan inti gugatan. Demikian penegasan  Putusan MA No 140 K/Ship 1971.

Putusan judex  facti yang didasarkan pada pentitum subsidair yang berbentuk Ex aequo et bono, dapat dibenarkan asal masi dalam kerangka  yang sesuai dengan inti petitum primair. Bahkan terdapat juga putusan yang lebih jauh dari itu  dalam putusan MA No 140 K/Ship /1971, dimungkinkan penegasan putusan MA No 556 K/Ship/1971.Dimungkinkan mengabulkan gugatan yang lebih permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil namun perlu diingat permintaan yang demikian sangat kasuistik.

Akan tetapi sebaliknya dalam hal  petitum   primair dan subsidair masing- masing dirinci satu persatu,tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebgian lagi petitum subsidair, dianggap tindakan yang melampaui batas wewenang ,oleh karena itu tidak dibenarkan. Demikian penegasan putusan MA No 882 K /Ship/1974. Dalam gugat mencantumkan patitum primair dan kebebasan cara mengadili dengan jalan mengabulkan petitum primair atau mengambil sebagian dari petitum subsidair. Putusan harus dibatalkan karena putusan PT mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam bentuk gugatan. Begitu  juga putusan yang didasari atas pertimbngan yang menimpang  dari gugatan, menurut putusan MA No.372/K /Ship 1970 harus dibatalkan.

4.     Diucapkan Dimuka Umum

a)     Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif Persidangan dan putusan di ucapkan dalam sidang penadilan yang terbuka utuk umum, merupakan ng tidak salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial menurut asas fair trial berdasarkan proses yang jujur sejak awal  sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas  fair trial. Dalam literatur  disebut the open justice principle .tujuan utamanya untuk menjamimn proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela ( misbehavior)dari pejabat peradilan. Melalui prinsip terbuka umum, dianggap memiliki efec  pencegahan (deterrent effect) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (partial )atau diskriminatif, karena proses pemeriksaan sejak awal sejak awal sampai putusan dijatuhkan dilihat dan didengar publik.hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan (eror) dan penyalagunaan wewenang pada satu segi dan mencegah saksi  melakukan sumpah palsu  pada sisi lain.

b)    Akibat Hukum atas Pelanggaran asas keterbukaan. Prinsip pemeriksaan dan putusan di ucapkan secara terbuka ditegaskan dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah  dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuasaan hukum  apabila di ucapkan dalam sidang terbuka umum.

Mengenai prinsip ini, juga ditegaskan dalam penjelasan umum  angka 5 huruf c UU No 14 Tahun 1970 : diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum  oleh sekurang-kurangnyatiga orang hakim ,kecuali undang–undang menentukan lain. Dalam acara Pidana ,Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 64 KUHAP. Terdakwa berhak diadili  di sidang  pengadilan yang terbuka untuk umum. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) jo Pasal 20 UU No .4 Tahun 2004 di atas  pelanggaran  atas prinsip  keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan :

·       Tidak sah, atau

·       Tidak mempunyai kekuasaan hukum.

Salah satu putusan MA yang menegaskan hal itu di muka umum. Terhadap tindakan ini dalam kasus ini putusan tidak  di ucapkan  di muka umum. Terhadap tindakan itu peradilan kasasi membatalkan putusan tersebut  atas alasan putusan  itu bertentangan  dengan ketentuan Pasal UU No. 14 Tahun1970 (sekarang Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004).

c). Dalam Hal Pemeriksaan Secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang

      terbuka. 

Dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undang  membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas yang paling utama dalam bidang hukum kekeluargaan ,Khususnya mengenai perkara perceraian. Menurut pasal 39  ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974  Tentang perkawinan, tata cara  perceraian di depan  sidang pengadilan  di atur dalam peraturan perundang-undangan  tersendiri  kemudian itu digariskan dalam Pasal 33 PP No .9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan pasal itu menegaskan pemeriksaan gugatan perceraian  menurut pasal 33 tersebut :

·       Tidak hanya terbatas pada pemeriksaan para pihak yang berperkara,

·       Tetapi meliputi juga bagi pemeriksaan sanksi-sanksi.

Akan tetepi meskipun peraturan  perundang-undang membenarkan perkara perceraian  diperiksa secara  tertutup, namun Pasal 34 PP tersebut menegaskan : Sepanjang mengenai  proses pengucapan putusan tetap  tunduk kepada ketentuan 1999, sekarang di atur dalam Pasal 20 UU No .4 Tahun 2004.

d.     Diucapkan Dalam Sidang Pengadilan 

Dimana ditegakan prinsip pemeriksaan dan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum? Dilakukan dalam ruang sidang gedung pengadilan yang ditentukan untuk itu .inilah patokan umum  yakni ruang sidang gedung pengadi. Hal ini jauh hari sudah ditegaskan dalam SEMA No .04 Tahun 1974. Selain persidangan harus terbuka untuk umum pemeriksaan  dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan  hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan.

Pada setiap gedung tersebut telah  ditentukan  beberapa ruang sidang dan secara khusus .hanya diruangan itu boleh dilakukan  pemeriksaan pengucapan putusan.

Tidak boleh dilakukan diluar  ruangan yang telah ditentukan sebagai ruang sidang.

Ruang kerja hakim atau ruang Administrasi, bukan ruang sidang. Pemeriksa dan pengucapan yang dilakukan ditempat itu meskipun dinyatakan terbuka untuk umum tidak sah karna  dilakukan diluar sidang pengadilan.

Dalam hal-hal tertentu dibenarkan melakukan pemeriksaan diluar ruang sidang  gedung pengadilan. Seperti pemeriksaan setempat atas barang  objek perkara  pasal 153 ayat (1) HIR membenarkan pemeriksaan persidangan  dilakukan di tempat barang terletak. Begitu juga sidang membuat sumpah ,memang ada prinsipnya dilakukan di ruang sidang pengadilan .Akan tetapi dalam hal tertentu Pasal 158 ayat 1 HIR, Pasal 1944 KUH Perdata membolehkan sidang pengucapan sumpah di rumah pihak yang diperintahkan mengucapkan sumpah pocong, sidang tentangam hanya, bahkan dapat dilakukan masjid. jadi, sepanjang undang-uraian ini menurut pasal di atas :

-        Cukup berupa ringkasan dalil gugtan

-        Tetapi harus  jelas dan di mengerti.

Dimasa yang lalu ,pada era zaman kolonial ketentuan ini di pedomani, perumusan pokok perkara dalam putusan diringkas  dari dalil gugatan. Tidak diambil  alih secara keseluruhan dari gugatan penggugat. Akan tetapi pada masa belakangan ini:

-        Jarang dijumpai putusan PN yang merumuskan pokok perkara dalam  putusan diringkas

-        Tetapi secara total diamb alih keseluruhan isi dalil  gugatan  dan persis sama   kalimat titik ,dan, komanya.

Nampaknya praktik ini telah  merupakan teknis  peradilan yang baku sehinggga menjadi kalimat yang baku, sehinga PT dan MA tidak mempersoalkanya lagi. Seolah-olah  timbul kesepakatan di antara hakim untuk  apa susah –susah  meringkas isi gugatan  dan persis sama lebih baik  ambil dan contek saja  dari gugatan si penggugat  dan dengan cara ini tidak ada resiko kesalahan atau kekeliruan  merumuskanya  dalam putusan .oleh karena praktik yang berlaku sekarang sudah  demikian ,dan cara ini di angggap tidak menimbulkan persoal hukum, perumusan tersebut  tidak bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR ,Pasal 195 RGB.

Bersambung .......

Untuk mengusir rasa kejenuhan sebagai Kasi Datun di Kejari Pematang Siantar

Aku mulai membaca buku-buku Hukum Acara Pidana, sulit sekali untuk mengingatnya, terpaksa point-point penting saya ketik sebagai cara untuk mengingatnya.....