Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI

Azas dalam pembuktian dibutuhkan bukti minumum yaitu :
1.		Alat bukti yang sah;
2.		Mencari kebenaran materiil (materil waarheid).
		a.		Keterangan saksi;
				-		syarat : yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, serta menyebut alasan pengetahuan.
				-		diberikan di persidangan di bawah sumpah
				-		didukung oleh keterangan saksi lain / alat bukti lain (Unus testis Nulus testis).
Keterangan saksi yang bukan alat bukti (Pasal 185 ayat 1 KUHAP) :
1.	Testimonium de auditu
2.	Pendapat, pikiran, rekaan – MARI 15 Maret 1984 No. PK/Pid/1983.
3.	Tanpa sumpah – dilluar persidangan
4.	Hubungan keluarga, kecuali ybs menghendakinya dengan PU dan terdakwa setuju mereka boleh didengar dengan sumpah Psl 168 KUHAP.
5.	Anak-anak dibawah 15  tahun, belum  pernah  kawin orang sakit ingatan (Psl 171 KUHAP)
	-		Dapat dipakai sebagai penguat keyakinan Hakim
	-		Dapat dipakai sebagai petunjuk
	-		Keterangan saksi yang disampaikan di sidang pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian        bebas, jadi tidak sempurna (Volledig Bewijskracht) dan menentukan (Beslissend) tergantung penilaian Hakim.
Keterangan ahli
-	Alat bukti baru dalam Hukum Pembuktian di Indonesia.
	Ada 2 (dua) macam ahli :
	1.		Ahli Forensik/Visum Et Repertum dapat merupakan alat bukti surat
	2.		Ahli lainnya
			-		Diberikan di depan penyidik/PU
			-		Ahli mempunyai keahlian khusus untuk menjelaskan tentang pelaku dan diberikan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.
			-		Diberikan di Persidangan
			-		Kekuatan pembuktian bebas : tidak mengikat, dan tidak menentukan.
Surat
-	Surat dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum
-	Dibentuk menurut ketentuan UU oleh pejabat tertentu di ;ingkup tugasnya
-	Surat keterangan ahli
-	Surat lain yang ada hubungannya dengan isi alat bukti lain
-	Kekuatan pembuktian bersifat bebas
Keterangan terdakwa
-	Menggantikan  pengakuan terdakwa yang merupakam Regina Probationis.
-	Keterangan terdakwa bisa :
	-		Berisi pengakuan
	-		Keterangan tentang pengingkaran
	-		Syarat keterangan terdakwa :
			-		Diberikan di persidangan
			-		Pernyataan tentang apa yang diperbuat
			-		Pernyataan tentang apa yang diketahui dan dialaminya sendiri
			-		Hanya berlaku bagi dirinya sendiri
					Keterangan terdakwa di luar sidang hanya dapat membantu menemukan bukti di sidang :
					-		Diberikan kepada penyidik
					-		Dibuatkan Berita Acara
					-		Ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa ( Psl 189 ayat (2) KUHAP )
BEBAN PEMBUKTIAN (ONUS PROBATIO)
	Dalam perkara korupsi :
	a.		Beban Pembuktian pada penuntut umum (beban pembuktian biasa) Penuntut umum yang mendakwa, PU yang diberi beban membuktikan berupa
			-		Tindak pidana yang terjadi yang dirumuskan dalam dakwaan yang berisi semua unsur tindak pidana (bestandelen)
			-		Bahwa terdakwalah yang bersalah atas tindak pidana yang terjadi Dengan menggunakan alat-alat bukti sesuai UU : ▪  Alat bukti KUHAP dan ▪  Alat bukti petunjuk (pasal 26A UUPTPK)
	b.		Beban Pembuktian Terbalik (psl. 37 UUPTPK)  – Omkering van Bewijslast.
			-		Delik suap, menerima gratifikasi dengan nilai Rp.10 juta ke atas – beban pembuktian pada terdakwa 9pasal 12b)
					Dapat menentukan putusan bebas karena :
					-		tidak terbukti dakwaan
					-		keyakinan Hakim tidak menjadi dasar (pasal 37 dan penjelasannya)
					-		tidak jelas apakah PU dapat menggagalkan bukti-bukti yang dikemukakan terdakwa sebagaimana pada putusan bebas pembuktian biasa.
					-		Terhadap harta milik yang belum didakwakan (pasal 38b) PU pada pembacaan tuntutan menuntut juga perampasan benda-benda yang tidak didakwa. Terdakwa wajib membuktikan bahwa benda-benda tersebut bukan merupakan hasil korupsi.
Beban Pembuktian Terbalik Terbatas/Berimbang Terbalik (diatur dalam psl 37a UUPTPK)
	-		Beban pembuktian ada pada terdakwa.
			-		dalam hal kekayaannya tidak berimbang dengan penjelasan / sumber perngadaan kekayaannya
			-		yang diduga ada hubungannya dengan perkara yang didakwakan kepadanya.
	-		Disamping itu beban pembuktian ada pada PU pada perkara pokok yang diatur dalam pasal 2,3,4,13,14,15,16 dan pasal 5 s/d pasal 12.
	-		Ketidakberhasilan terdakwa membuktikan / memperkuat bukti pada TPK pokok merupakan alat bukti tambahan.