Modus Korupsi antara Sektor Publik dengan Privat

Modus Korupsi antara Sektor Publik dengan Privat

Modus Korupsi oleh Sektor Publik (politisi dan pejabat)

Modus Korupsi dalam Sektor Publik

Etilogi Sosial Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia

Etilogi  Sosial Faktor-faktor Penyebab Korupsi di Indonesia

Tipologi Korupsi

Tipologi Korupsi

Korupsi dari sisi sosiologi

Korupsi dari sisi sosiologi 

Rumusan korupsi yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan

Bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatanya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas, sebagaimana pendapat M. Mc. Mullan.

J. S. Nye berpendapat bahwa korupsi sebagai prilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu pemerintah karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengajar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan politik.

Tugas dari Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Agung RI

DATUN sebagai institusi dalam lingkungan organisasi Kejaksaan Agung, lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 22 Juli dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tanggal 20 Nopember 1991, emberio lahirnya Jamdatun khususnya bidang perdata telah ada berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1982, dimana kegiatan dilaksankan oleh Kadit Perdata dan Bantuan Hukum yang merupakan salah satu direktorat dalam lingkungan JAM PIDUM.
Eksistensi Kejaksaan dibidang Perdata ini dimungkinkan karena didalam Undang-Undang Kejaksaan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 pasal 2 ayat 4 dinyatakan Kejaksaan mempunyai tugas khusus lain yang diberikan oleh suatu peraturan Negara. Dalam undang-undang nomor 15 tahun 1991, pasal 27 ayat 2 merupakan upaya dari kekuasaan legislatif didalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksankan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagai negara yang sedang membangun, sedangkan tugas dan wewenang dibidang tata usaha negara  didalam Undang-undang nomor 4 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peranan Kejaksaan tidak disebut sama sekali.
Tugas dan wewenang DATUN secara garis besar 5 kelompok :
1.	Penegakan Hukum
	Yang dimaksud dengan penekan hukum ialah tugas dan wewenang kejaksaan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan keputusan pengadilan didalam rangka memelihara  ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
		Contoh
	-	Jaksa dapat menuntut kepada Pengadilan agar pendaftaran merek dinyatakan batal, jika suatu merek yang telah didaftarkan bertentangan dengan pasal 5 Undamg-undang Nomor 1 tahun 1961.
	-	Jaksa dapat menuntut pembatalan suatu perkawinan yang dilakukan dimuka wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
	-	Melakukan gugatan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan.
2.	Bantuan Hukum
	Yang dimaksud dengan bantuan hukum ialah bantuan hukum yang diberikan kepada instansi negara atau instansi pemerintah atau badan usaha milik negara atau pejabat tata usaha negara, didalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara, berdasarkan surat kuasa khusus. Bantuan hukum disini bisa dilakukan baik didalam maupun diluar pengadilan, misalnya : negoisasi, mediasi.
3.	Pertimbnagan Hukum
	Yang dimaksud dengan pertimbangan hukum ialah pertimbangan yang diberikan kepada instansi negara atau instasni pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara, diminta atau tidak diminta, melalui kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan mantap. Didalam melaksanakan tugas wewenang ini perlu dihindari adannya kesan “intervensi” kejaksaan terhadap instansi lain, sebaliknya perlu diciptakan serta ditumbuhkan suasana dimana instasi lain mempercai dan memerlukan kejaksaan sebagai sebagai rekan kerja dan sumber memperoleh pertimbangan hukum.
		Contoh :
	-	Pertimbangan hukum diberikan dalam rapat Muspida.
	-	Pertimbangan hukum diberikan dalam menyusun peraturan daerah.
4.	Pelayanan Hukum
	Yang dimaksud dengan pelayanan hukum yaitu semua bentuk pelanyanan yang diperlukan oleh instansi negara atau pemerintah atau masyarakat yang berkaitan dengan atau masalah perdata maupun tata usaha negara. Pelanyanan hukum ini sangat luas artinya  dan berbagai macam bentuknya, misalnya : konsultasi, opini, informasi, advis dan sebagaimana.
5.	Tindakan Hukum lain
	Yang dimaksud dengan tindakan hukum lain ialah tindakan hukum dibidang perdata maupun tata usaha negara  dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah.
		Contoh :
	-	Tuntuntutan  ganti rugi (claim) untuk kepentingan negara atau masyarakat.
	-	Duduk dalam arbitrage dalam menyelesaiakan masalah perdata  dimana negara, pemerintah atau kepentingan umum terkait.
Tujuan DATUN sebagaimana maksud  oleh peraturan perundang-undangan ialah :
a.	Menjamin tegaknya hukum
	Sebagamana tujuan hukum pada umumnya, tujuan hukum perdata dan hukum tata usaha negara ialah mewujudkan  keadilan (filosofis), memelihara ketertiban dan kepastian hukum (yuridis) serta melindungi kepentingan umum (sosiologis), sehingga hukum perlu ditegakkan agar tujuan hukum itu dapat terwujud dan terpelihara. à sebagai wakil atau berbuat untuk dan atas nama negara, pemerintah serta kepentingan umum.
b.	Menyelamatkan kekayaan Negara
	Didalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih dalam era pembangunan, akan banyak kegiatan dimana terlibat keuangan atau kekayaan negara. à melalui upaya-upaya dan menggunakan instrumen hukum perdata.
c.	Menegakkan kewibawaan pemerintah
	Tidak jarang kewibawaan pemerintah dipertaruhkan sehingga perlu upaya untuk melindungi dan menegakkan kewibawaan pemerintah tersebui à melalui upaya-upaya dan menggunakan instrumen hukum tata usaha negara.
d.	Melindungi kepentingan umum
	Kepentingan umum perlu dilindungi atau dipulihkan dari kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.