Istilah Hukum

I S T I L A H     H U K U M

        ISTILAH HUKUM

Abolisi	Penghapusan Tuntutan oleh Presiden terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana.
Hukum Acara	Hukum tentang prosedur, panduan dan tata cara dalam suatu proses persidangan di pengadilan.
Accessoir	Perjanjian tambahan yang keberlakukuanya dan keabsahannya tergantung pada perjanjian pokoknya.
Actio Popularis	Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan (Citizen Law Suit).
Ad Hoc	Sesuatu yang diciptakan, atau seseorang yang ditunjuk untuk tujuan atau jangka waktu tertentu.
Agunan	Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka  pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
Akta dibawah tangan	Akta yang hanya dibuat antara para pihak tanpa disaksikan atau perantaraan pejabat yang berwenang  (Notaris)
Akta otentik	Akta yang buata oleh atau dihadapan pegawai umm yang berwenang membuat akta (Notaris, PPAT, Camat) dalam bnetuk yang ditentukan undang-undang, akta ini memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya dihadapan pengadilan.
Amandemen	Perubahan  baik dengan cara penambahan, pencabutan atau penggatian ketetuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Amar	Pokok suatu pengadilan yaitu setelah kata-kata “memutuskan” atau “mengadili”,  biasa disebut dictum.
Amdal	Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan hasil kajian Amdal berupa dokumen.
Amnesti	Penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
Anjak piutang (Factoring)	Pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/pengambilalihan serta pengurusan piutang atau tagiahan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri.
Asas legalitas (Nullum delictum noella poen sine praevia lege poenali)	Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu.
Arbitrase	Penyelesaian sengketa bidang hukum perdata diluar lembaga peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa, dilkukan oleh arbiter/wasit oleh dewan yang mandiri.
Badan hukum	Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang.
Banding	Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon agar putusan pengadilannegeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.
Batal demi hukum	Kebatalan yang terjadi  berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan  hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi.
Berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).	Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya  hukum yang lebih tinggi.
Berita acara pemeriksaan	Laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, surat dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana.
Buku Tanah	Buku yang berfungsi sebagai tanda bukti ha katas tanah yang membuat informasi mengenai kepemilikan serta data teknis mengenai tanah.
Buruh migran	Seseorang yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan  yang dibayar suatu Negara dimana  dia bukan menjadi warga negaranya.
Cakap	Orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Cessie	Pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertujuan lainnya,  dari seseorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otintek atau akta dibawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adaanya pengalihan piutang terebut kepada siberhutang (debitur).
Citizen law suit	Hak gugat warga Negara
Class Action	Suatu tata cara pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok pengajuan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
Dakwaan	Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut umum dipengadilan kepada terdakwa.
Droit de suite	Hak kebendaan seseorang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada.
Dapat dibatalkan	Suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan hukum yang bersangkutan tetap berlakuku.
Debitur	Individu maupun badan hukum yang memiliki utang kepada kreditur.
Duplik	Jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa dalam (kasus pidana) atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum.
Eksekusi	Pelaksananan putusan pengadilan.
Eksekusi hak tanggungan	Tindakan  dari kreditur untuk mengambil pelunasan utang dengan menjual hak ats yang dibebani hak tanggungan.
Federasi serikat buruh	Merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya  5 serikat buruh. Federasi serikat buruh memiliki anggota sekrang-kurangnya sekitar 50 orang.
Fidusia	Penglihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Finacial Leasing	Jenis leasing di mana di akhir masa leasing diberikan hak pilih (opsi) bagi leessse untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan  membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama.
Genosida	Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebahagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik, atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan  kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebahagiannya; memkasakan tindakan –tindakan  yang bertujaun mencegah kelahiran didalam kelompok ata memindahkan secara paksa  anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.
Grasi	Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaann pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Gratifikasi	Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi penjaminann tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
Grosse akta	Salah satu salainan akta untuk pengakuan uatang dengan tulisan pada kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan  eksekutorial.
Hak milik atas satuan rumah sususn	Hak milik atas unit tinggal yang merupakan bagian dari rumah sususn yang bersifat perseorangan  dan terpisah, meliputiatas ha katas bagian bersama, benda-bersama, dan tanah bersama, yang semuannya merupakan  satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unit yang bersangkutan.
Hak atas tanah	Hak menguasai tanah yang diberikan kepada perorangan, sekelompok orang ataubadan hukum.
Hak gugat organisasi	Legal standing
Hak gugat warganegara	Ak orang perorangan warga Negara untuk kepentingan keseluruhan warga Negara atau kepentingan public termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan dipengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadannya atau meulihkan kerugaian public yang terjadi.
Hak Guna Bangunan	Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan tas tanah yang bukan milikmnya  sendiri  dengan jnagka waktu paling lama 30 tahun.
Hak guna usaha	Hak guna usaha adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatannya usahannya di Indonesia.
Hak milik	Hak atas tanah yang sifatnya tururun temurun, merupakan ha katas tanah yang terkuat dan terpenuh tanpa melupakan fungsi social atas tanah.
Hak normative buruh	Hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak pakai	Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yng dikuasai oleh Negara atau tanah milik  orang lain.
Hak preferen	Hak didahulukan dari kreditur lain.
Hak sewa	Hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa tanah untuk  meggunakan atau menenpati tanahnya dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal balik dari uang sewa yang diberikan penyewa.
Hak tanggungan	Hak jaminan yang dibebabnkan  pada ha katas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.
Hak uji formill	Hak untuk menguji apakah peraturan perundnag-undnagan yang ditetapkan berdasarkan cara-cara /prosedur yang telah ditetapkan.
Hak uji materiil	Hak untuk menguji apakah isi suatu peraturan perundang-undnagan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verrdenende macht) berhak mengeluarkan suatu perturan yang telah ditetapkan.
Hukum administrasi	Hukum yang mengaturpraktek penyelenggaraaan pemerintahan, atau adminitrasi Negara di tingkat pusat dan daerah juga mencakup aturan mengenai badan masyarakat (public) dalam menjalankan fungsi pelayanan public.
Hukum tata negara	Hukum yang mengatur aturan pkok Negara dan organisasis Negara beserta lembaga-lembaganya.
Hukum perburuhan/ketenagakerjaan.	Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja.
Hukum waris	Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
Ideology	Cara memandang segala sesuatu.
Imparsial	Tidak memihak, netral
Jaminan fidusial	Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan  bagi pelunasan  utang tertentu yang memberikan  kedudukan yang diutmakan kepada peneria fidusia terhadap kreditur lainnya.
Jaminan kredit	Penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk mennaggung pembayaran kembali suatu utang.
Jawaban	Tanggapan tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum.
Judicial review	Upaya pengujian oleh lembaga peradilan terhadap prodek hukum yang dikeluarkan  badan legislative, eksekutif ataupun yudikatif.
Kasasi	Suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan terkahir.
Kekerasan dalam rumah tangga	Setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum,
Kekuatan eksekutorial	Kekuatan untuk melaksanakan putusan pengadilan pada akta otentik yang dikepala akta tertulis “Demi keadilan berdasarkan Ketuhana Yang Maha esa” memiliki kekuatan eksekutorial seperti suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Keterangan ahli	Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikannya dan atau pengalamannya memiliki keahlian atau  pengetahuan mendalam terhadap suatu bidang.
Keterangan saksi	Keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa  atau keadaan yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.
Keteragan terdakwa	Keterangan yang dinyatakan  di siding tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alamai sendiri.
Keputusan tata usaha Negara	Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Negara/pemerintah yang berisi tindakan  hukum berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlalku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang artinya keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum dan pasti atau secara definitif.
Klausul eksemsi	Klaususl dalam perjanjian yang mengecualikan pihak dalam perjanjian bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
komparisi	Bagian dari suatu akta yang memuat  keterangan  tentang orang/pihak yang bertindak  mengadakan perbuatan hukum.
Kompesasi	Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran berat HAM atau keluargga  korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan uang Negara untuk meneuhi ebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
Kompetensi	Cakupan dan batasan dari wewenang pengadilan untuk memutus suatu perkara.
Kompetensi absolut	Wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu  perkara berdasarkan  lingkungan peradilan yang bersangkutan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara.
Kompetensi relative	Wewenang pengadilan yang berada dalam satu lingkungan peradilan yang sama tetepi berbeda wilayah hukumnya, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
Konsiliasi	Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisiahan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.
Konstitusi	UUD 1945, bisa tertulis seperti di Indonesia  ataupun tidak tertulis seperti di Inggris.
Korupsi	Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Kredit	Penyediaan  uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan  persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kreditur	Individu maupun badan hukum yang memiliki tagihan atau  piutang terhadap debitur.
Kuasa	Kemampuan atau keanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu.
Kuasa hukum	Pengacara yang diberi kuasa oleh klienya untuk melakukan  tindakan hukum atas nama klienya.
Leasing	Suatu kegiatan pembiayaan lewat penyedian barang-barang modal untuk digunakan  oleh suatu  perusahaan  (debitur atau lesee) untuk suatu jangka  waktu tertentu, berdasarkan pembayaran  secara berkala yang disertai  atau tanpa  disertai dengan hak pilih (hak opsi) dari perusaan (debitur atau lesse) untuk membeli barang-banrang modal yang bersangkutan di akhir masa leasing atau memperpanjang  jangka waktu leasing tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
Legislasi	Proses pembuatan undnag-undnag di Indonesia tediri dari perencanaan, pengajuan RUU ke DRP, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR denga Presiden, pengesahan oleh DPR dengan Presiden, serata pengundangan dan pengumuman oleh pemerintah.
Lessee	Yang menyewa barang modal
Lessor	Yang menyewakan barang modal
Locus delicti	Tempat terjadinya kejahatan
Mediasi	Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seseorang mediator yang netral.
Monopoli	Kondisi suatu pasar dimana hanya satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang dan jasa.
Mazhab	Paham / aliran berpikir
Ombudsman	Lembaga yang secara independen berwenang melakukan klarifikasi, monitoring aatau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai pelaksanan penyelenggaraan pelayanan administrasi public oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan.
Operating leasing	Jenis leasing dimana diakhir masa leasing tidak diberikan hak pilih (opsi) bagi lessee untuk membeli barang leasing tersebut.
Pelanggaran berat HAM	Pembunuhan massal atau genocide, pembunuhan sewenag-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extrajudicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan  secara sistematis  (systematic discrimination).
Pemberi fidusia	Orang atau badan hukum pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Pemberian kuasa	Suatu persetujuan dimana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanaya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
Penahanan	Penenpatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Penangkapan	Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan semenatara  waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.
Penanggungan  (borgtocht)	Jaminan yang diberikan pihak ketiga  untuk kepentingan kreditur untuk menenuhi utang pihak debitur apabila debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya.
Pengadilan agama	Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama dan menyelesaikan  perkara-perkara ditingat pertama anatara orang-orang yang beragama islam dibdaing perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Waqaf dan  shadaqoh).
Pengadilan Hak Asasi Manusia	Pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk mennagani perkara.
Pengadilan Hubungan Industrial	Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa , mengadili dan membuat putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
Pengadilan khusus tindak pidana korupsi	Pengadilan yang khusus memeiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi.
Pengadilan militer	Pengadilan khusus yang memiliki kewennagan  mengadilai kejahatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh militer
Pengadilan pajak	Pengadilan yang memiliki yusisdiksi penyelesaian sengketa pajak
Pengadilan niaga	Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yangberhubungan dengan kepailitan, ha katas kekayaan inteluktual serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undnag.
Pengadilan tata usaha Negara (TUN)	Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warga Negara dan pejabata tata usaha Negara.
Pengaduan	Pengaduan yang disertai permintaan pemberitahuan  oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikanya.
Pengampuan	Keadaan seseoarng karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak didalam hukum.
Penyelidik	Pihak yang beri wewenang oleh undang-undang untuk melakkan rangkaian tindakan untuk mencari bukti-bukti permulaan tentang digaan telah terjadinnya sebuah tindak pidana (penyelidikan).
Penyelidikan	Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).
Penyidik	Penyidik adalah pihak yang diberi wewenang oleh undnag-undnag (Pejabat Polri atau Pejabat PNS tertentu) yang melakukan rangkain tindakna untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya sebauh kejahatan guna membuat terang kejahatannya dan mencari tersangka.
Penydikan  (KUHAP)	Serangkain tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya termasuk didalammnya adalah pemeriksaan tersangka dan saki dengan atau penangkapan atau penahanan.
Perda	Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan oleh DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
Perdagangan perempuan	Tindak pidana yang bertujaun melakukan eksploitasi untuk mencari keuntungan materi maupun  non materi dengan cara melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, mellauitindakan pemerasan, penipuan dan ancaman, yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihaklain secara sewenang-wenang.
Perikatan	Hubungan hukum yang menimbulkan  hak dan kewajiban  bagi para pihak.
Perjanjian	Tindakan hukum para pihak yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan isi kesepakan
Perselisihan hak	Perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhi  hak, akibat adannya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama.
Perundingan Bipartit	Perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Petitum	Tuntutan atau permohonan dari penggugat tyang termuat pada akhir surat gugatan.
Piutang	Hak untuk menerima pembayaran
Posita	Uraian mengenai kejadian atau kronologis yang menjadi alasan gugatan.
Praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence)	Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan dimajukan kehadapan siding pengadilan diasumsikan tidak bersalah sampai adannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Praperadilan	Persidnagan oleh pengadilan negeri untuk menguji sah tidaknya tindakan penangkapan dan atau penahann. Pengadilan juga berwenang untuk memeriksa dan meutus sah tidaknya tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.
Putusan provisi	Biasa dikeluarkan hak untuk mencegah tergugat  melakukan pelanggran yang diduga lebih lanjut selama persidangan.
Putusan bela	Putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya pemeriksaan pokok.
Putusan verstek	Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam perkara pidana) atau salah satu pihak (dalam hukum perdata).
Rehabilitasi	Hak seorang untuk mendapat pemulihan nama baik karena proses hukum tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau terjadi kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
Reparasi	Upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum pelanggran pelanggran HAM tersebut terjadi pada dirinya. Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda, atau hak-hak/status social politik korban yang dirusak atau dirampas.
Replik	Tanggapan balasan penggugat (dalam kasus perdata) atau jaksa penuntut umum (dalam kasus pidana) atas jawaban dari tergugat atau pembelaan terdakwa.
Restitusi	Ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga yang merupakan ahli warisnya, dapat berupa pengebalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau pergantian biaya untuk tindak tertentu.
Sale and lease Back	Jenis leasing dimana ,odal berasal dari lesse sendiri, kemudian barang tersebut dijual kepada lessor (pemberi dana) dan selanjutnya lessor menyewakan barang tersebut kepada lessee kembali, yang biasannya digunakan jenis financial leasing.
Sertifikat	Surat tanda bukti ha katas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan  dlam buku tanah yang bersangkutan.
staatsblad	Lembaran Negara
Standing	Hak orang perorangan ataupun kelompok/organisasi dipengadilan  sebagai pihak penggugat.
Terdakwa	Seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.
Tersangka	Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana tas dasar bukti permulaan yang cukup. Sebutan tersangka dipakai biasannya setelah polisi telah melakukan penyidikan terhadapnya dan jaksa penuntut umum.
Tertangkap tangan	Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakkan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
Upaya hukum	Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Wanprestasi	Cidera janji, dikatakan wanprestasi apabila; tidak menenuhi kewajibannya, memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
Wasiat	Kehendak seseorang (pewaris) mengenai apa yang harus dilakukan terhadap harta kekayaannya jika ia meninggal dunia.
Yurisdiksi	Daerah / wilayah hukum : kekuasaan mengadili.
Yudikatif	Kekuasaan kehakiman
Yurisprudensi	Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang serupa.

 Bersambung..........